Selaraskan Program dan Kegiatan Sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Selaraskan Program dan Kegiatan Sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019.

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Organisasi Tata Laksana melaksanakan rapat koordinasi tentang “Pembahasan Peraturan Bupati tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat”, yang dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah Kutai Barat didampingi oleh Asisten I dan Asisten II Setdakab Kutai Barat, serta diikuti Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, di ruang Diklat Sekretariat Daerah Kabuapten Kutai Barat. Selasa 30 Juni 2020.

Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat Achmad Sofyan mengatakan, dalam rapat pembahasan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi perangkat Daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan yang ada, karena tahun 2021 akan diberlakukannya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Lebih lanjut ia mejelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsultasikan struktur kelembagaan atau susunan organisasi tata kerja, yang perlu disesuaikan dengan mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tersebut, sehingga pada awal tahun anggaran 2021 struktur kelembagaan sudah siap menyelenggarakan dan melaksanakan program serta kegiatan dan sub kegiatan sesuai aturan terbaru.

“Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codebase, berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Disamping itu sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk pelaporan kinerja dan keuangan,” terangnya.

Sementara menurut Asisten I Setdakab Kutai Barat, Misran Efendi mengingatkan, agar dapat mencermatinya, supaya dapat dirancang dan dirangkai dengan sebaik-baiknya sesuai permendagri nomor 90 tahun 2019 tersebut.

“Dalam situasi seperti ini sebaiknya dapat semaksimal mungkin, walaupun dengan kondisi keuangan yang serba terbatas, karena kesempatan hanya satu kali, jika keuangan cukup kita mau ubah struktur tidak akan bisa,” terangnya.

“oleh sebab itu lebih baik kita maksimalkan saja dan mari kita mencermati berbagai perubahan mendasar terkait penggunaan klasifikasi, kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan pada level urusan urusan, hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah.” pungkasnya lebih lanjut.

Leave a Reply