Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor.
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan SDM kecamatan tentang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Melakukan Kerjasama dan monitoring Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di wilayah kecamatan.
4. Monitoring dan evaluasi UKM dan IKM yang telah dibina.
5. Menyiapkan SDM dan perangkat operasional sistem informasi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Melaksanakan kegiatan operasional website dan database.
7. Menyiapkan pakaian dinas aparatur.
8. Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis.
9. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan.
10. Memotifasi calon wirausaha baru melalui lembaga pendidikan dan lembaga sosial masyarakat.
11. Memberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang industri untuk menumbuhkan minat kewirausahaan.
12. Menjalin kerjasama dengan Sekolah Kejuruan dalam bentuk MoU untuk memfasilitasi tamatan SMK untuk terjun ke dunia usaha.
13. memberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang industri untuk menumbuhkan minat kewirausahaan.
14. Memberikan stimulan bagi wirausaha baru (bantuan peralatan, kemudahan perizinan dan fasilitasi penunjang usaha lainnya).
15. Melakukan identifikasi dan inventarisasi calon tenaga kerja lokal.
16. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan produk yang menggunakan sumberdaya lokal.
17. Mendorong tumbuhnya lapangan usaha yang berbasiskan inovasi dan ekonomi kreatif.
18. Melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan dan bantuan bagi sentra IKM.
19. Memberikan pengetahuan, pelatihan pengelolaan teknis usaha bagi UMKM
20. Melaksanakan pelatihan dan workshop pelaku usaha.
21. Menyiapkan tenaga pendamping, tenaga ahli, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholder terkait.
22. Melakukan bimbingan teknis pengembangan mutu.
23. Pendampingan tenaga ahli manajemen mutu.
24. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha sejenis dalam upaya penguatan permodalan, pemasaran dan kemitraan usaha. Kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset untuk peningkatan produktivitas.
25. Memfasilitasi pelaku usaha untuk bermitra / bekerjasama dengan industri besar, koperasi, dan stakeholder
26. Pemberian bantuan dan fasilitasi sarana prasarana peningkatan kualitas produk industri.
27. Melaksanakan magang bagi IKM.
28. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta serta instansi terkait dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi, Peningkatan kemampuan teknologi industri, peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.
29. Melakukan sosialisasi atas TTG yang telah diproduksi.
30. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi pengusaha, KADIN dan mitra kerja pemerintah lainnya.
31. Mendorong pelaku usaha perdagangan agar memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan beretika.
32. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pembina dunia usaha dalam rangka mempersiapkan pelaku usaha yang berkualitas bisnis
33. Penerapan pendidikan dan latihan teknis perdagangan luar negeri yang berbasiskan IT dan komunikasi perdagangan internasional.
34. Membangun dan memperbaiki sarana/ prasarana pasar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar yang akan dikembangkan.
35. Melakukan pembinaan berkelanjutan, fasilitasi sumber pembiayaan dan layanan sistim informasi perdagangan.
36. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong motivasi berusaha.
37. Melakukan penataan dan penetapan zonasi terhadap pendirian pasar rakyat, pusat pertokoan dan pasar modern.
38. Penyusunan standar pasar rakyat yang sehat.
39. Mewujudkan pembangunan pasar dikawasan pengembangan dan pemukiman.
40. Meningkatkan daya saing usaha UMKM yang berbasiskan budaya lokal dan kelestarian lingkungan.
41. Penyediaan sarana penunjang perdagangan berupa craft centre, rumah promosi, trading housedan counter-counter bagi UMKM.
42. Menyediakan informasi peluang pasar dalam negeri dan memberikan diklat teknis tentang perdagangan luar negeri.
43. Sosialisasi dan edukasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
44. Menyediakan informasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
45. Mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang pendukung kelancaran aktifitas perdagangan lokal, dalam negeri dan luar negeri.
46. Mempersiapkan pola kemitraan antara Usaha mikro, kecil dan menengah dengan pasar modern.
47. Melakukan pengawasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis di setiap mata rantai distribusi.
48. Menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan strategis masyarakat dipasaran dengan harga yang terjangkau.
49. Memperluas keterjangkauan Operasi Pasar.
50. Terus menerus melakukan upaya peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan usaha.
51. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan motivator dan mediator.
52. Meningkatkan Koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
53. Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan kemetrologian.
54. Melaksanakan sidang tera dan tera ulang serta pengawasan barang.
55. Memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga (organisasi) peduli konsumen.